BANDARLAMPUNG – Seperti diprediksi harian ini,
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak terbendung. Dalam pertemuan
terakhir pemerintah dan Badan Anggaran (Banang) DPR kemarin,
fraksi-fraksi yang tadinya menolak pengesahan RAPBNP berbalik arah
menyetujui kebijakan itu. Hasil final, enam fraksi menyetujui penuh
kebijakan itu. Tiga memilih setuju dengan catatan.
Rapat yang
berlangsung hingga enam jam dengan agenda pandangan dan sikap fraksi
serta pemerintah itu mengukuhkan RAPBNP dibawa dan disahkan ke meja
paripurna. Rencananya dilakukan pada Senin (17/6).
Menteri
Keuangan Chatib Basri optimistis usul RAPBNP yang memuat opsi kenaikan
harga BBM disetujui. Alasannya, isi RAPBNP mendapat dukungan secara
bulat dari mayoritas fraksi. Fraksi yang menyepakati seluruh poin RAPBNP
itu adalah Demokrat, PKB, PPP, Golkar, PAN, dan Hanura. Mereka-mereka
itu sebelumnya dalam pandangan mini fraksi tegas menolak kenaikan harga
BBM.
Untuk beberapa fraksi yang memilih opsi setuju dengan
catatan, seperti PKS, PDIP, dan Gerindra, Chatib mengaku tidak khawatir.
”Fraksi bebas membawa catatan. Sebab, itu (catatan) nanti disampaikan
fraksi di paripurna. Lagi pula, mereka bukan tidak menyepakati RAPBNP,
namun hanya belum sepakat beberapa pasal,” ungkap Chatib di gedung DPR
kemarin.
Fraksi-fraksi itu lebih menyoroti pasal-pasal yang
berkaitan kenaikan harga BBM dan pemberian bantuan sementara kepada
masyarakat. Beberapa pasal yang menjadi catatan, antara lain, pasal 1,
3, 5, 6, 8, 17, dan 36. Penolakan tiga fraksi itu pun dituangkan dalam
deret catatan terhadap RAPBNP. ”PDIP memberikan 11 catatan, PKS 13
catatan, dan Gerindra membubuhkan 6 catatan,” paparnya.
Optimisme akan diputuskannya RAPBNP pada rapat paripurna awal pekan
juga disuarakan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. ”Kalau hari
ini (kemarin) kita lihat pembahasan banang, ini sangat membanggakan
hati. Jika usul pemerintah menaikkan harga BBM disetujui DPR, defisit
anggaran yang diprediksi melampaui yang ditetapkan undang-undang bisa
turun maksimum 3,28 persen. Jadi, subsidi BBM-nya tidak akan melampaui
Rp200 triliun,” tuturnya.
Agus menilai persetujuan DPR
terhadap usul pemerintah akan membawa dampak sangat baik untuk
pengendalian fiskal yang sehat. Menurut dia, saat harga jual premium
bersubsidi naik menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter,
tugas pemerintah tinggal menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melampaui
angka 48 juta kiloliter.
”Adanya penyesuaian harga BBM lagi akan
membantu meringankan tekanan-tekanan di fundamental ekonomi. Misalnya,
defisit transaksi yang berjalan lebih buruk karena kita terlalu besar
mengimpor BBM bersubsidi,” paparnya.
Anggota Banang Fraksi
Gerindra Fary Djemy Francis menguraikan, meski menyetujui kenaikan harga
BBM dalam RAPBNP, pihaknya tidak setuju dengan upaya pemerintah
menggelontorkan kompensasi bagi warga miskin melalui bantuan langsung
sementara masyarakat (BLSM).
Fary menilai, BLSM bersifat sangat
politis. ”BLSM hanya menempatkan rakyat miskin sebagai objek penerima
bantuan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis,” ujarnya.
Dia juga menuturkan, BLSM bakal meningkatkan ketergantungan masyarakat sehingga kebijakan itu akan sangat rawan konflik sosial.
Melihat peta sikap fraksi-fraksi yang ada, meski tidak mulus, APBNP
2013 yang memuat proposal kebijakan kenaikan harga BBM tetap
dilanjutkan. Kalaupun terjadi voting, kubu penerima APBNP disahkan tetap
unggul secara mutlak.
Asal tidak ada perubahan sikap, kubu
penerima APBNP disahkan sudah mencapai 383 kursi. Tentu saja, dengan
asumsi seluruh anggota hadir saat sidang paripurna pengambilan
keputusan. Jumlah itu jauh meninggalkan kubu pemberi catatan yang hanya
memiliki 177 kursi.
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengakui
perjuangan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM lewat parlemen cukup
berat. Menurut dia, kuncinya saat ini ada di Partai Golkar. Jika partai
yang dikomandani Aburizal Bakrie itu masuk dalam gerbong penolak,
kenaikan harga BBM bisa batal. ”Golkar ini pegang kunci sekarang, kalau
Golkar nolak, nggak jadi (kenaikan harga BBM) ini,” kata Maruarar dalam
diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin.
Dengan nada
menyindir, Ara –sapaan akrab Maruarar– menyinggung slogan partai
berlambang pohon beringin itu yang menyebut bahwa ”Suara Golkar, Suara
Rakyat”. Dengan slogan itu, semestinya Golkar juga menolak kenaikan
harga BBM. ”Katanya, ’Suara Golkar, Suara Rakyat’? Kalau suara rakyat,
surveinya jelas, 90 persen lebih menolak. Jadi, rakyat Indonesia akan
melihat Partai Golkar ini suara rakyat atau suara apa? Kalau PDIP sih
jelas,” sindir Ara.
Terhadap hal itu, Wasekjen DPP Partai
Golkar Satya Widya Yudha menyatakan bahwa partainya tidak berada dalam
posisi menolak atau menerima kenaikan harga BBM. Sebab, menurut dia,
kewenangan menaikkan BBM sesungguhnya tetap berada di tangan pemerintah.
Ketentuan itu, kata dia, telah diatur di pasal 8 ayat 10 APBN 2013.
”Kewenangan menaikkan BBM itu domain pemerintah. Posisi Golkar adalah
mengamankan rakyat ketika pemerintah menaikkan BBM,” kata Satya di
tempat yang sama.
Sementara itu, senin (17/6) sejumlah aksi
penolakan dengan turun ke jalan hampir dipastikan muncul. Bukan hanya di
ibu kota, berbagai aksi diperkirakan juga dilakukan di sejumlah daerah
oleh berbagai elemen.
Hal itu, misalnya, tampak dari sikap
PB PMII yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Sekjen PB PMII A.
Jabidi Ritonga menyatakan, sikap itu diambil atas sejumlah penilaian
objektif yang telah dilakukan.
Di antaranya pandangan bahwa meski
telah sekian kali pemerintah menaikkan harga BBM, perbaikan signifikan
kondisi bangsa tidak kunjung ada. ”Pertumbuhan ekonomi memang meningkat,
tapi hampir semua sektor kita tetap impor,” ujar Jabidi.
Di
Lampung sendiri, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) telah
mengawalinya pada pekan lalu. Demo digelar dengan aksi longmars
sepanjang Jalan Raden Intan hingga Tugu Adipura. Bandarlampung. Aksi
diikuti 150 kader dari berbagai kampus.
Pada bagian lain,
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung
menyatakan tidak memiliki daya lebih menolak. ’’Kami sebatas
perpanjangan tangan dari Pertamina. Karena itu, mau tidak mau harus
terima. Terpenting stoknya dapat selalu terjaga,” ujar Ketua Hiswana
Migas Provinsi Lampung Toto Herwantoko kemarin.
Hanya,
pihaknya menuntut pemerintah benar-benar meninjau kelayakan besaran
kenaikan harga BBM yang diputuskan. ’’Sebelum memutuskan, harapannya
pemerintah menyiapkan opsi-opsi antisipasi secara tepat. Sehingga tidak
menimbulkan gejolak besar yang akhirnya berdampak kepada SPBU,” katanya.
Selain itu, dirinya meminta pemerintah agar penerapan
kenaikan harga BBM dapat dibarengi dengan lancarnya pasokan dan
ketersediaan BBM. Sehingga pihak SPBU tidak semakin direpotkan dengan
gejolak yang terjadi. ’’Jika harga naik tapi ketersediaan minim, tentu
akan menimbulkan dampak yang lebih besar,” ingatnya.
Meski
sekarang ini belum ada lonjakan permintaan BBM, ia mengatakan Pertamina
Lampung telah menyiapkan alokasi tambahan sebanyak 200 KL per hari.
’’Penambahan sudah dilakukan hampir seminggu. Ini merupakan antisipasi
kenaikan permintaan BBM,” ungkapnya.
Sumber:
http://radarlampung.co.id/read/berita-utama/59518-detik-terakhir-fraksi-malah-dukung-bbm-naik