Detik Terakhir, Fraksi Malah Dukung BBM Naik

BANDARLAMPUNG – Seperti diprediksi harian ini, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak terbendung. Dalam pertemuan terakhir pemerintah dan Badan Anggaran (Banang) DPR kemarin, fraksi-fraksi yang tadinya menolak pengesahan RAPBNP berbalik arah menyetujui kebijakan itu. Hasil final, enam fraksi menyetujui penuh kebijakan itu. Tiga memilih setuju dengan catatan.

Rapat yang berlangsung hingga enam jam dengan agenda pandangan dan sikap fraksi serta pemerintah itu mengukuhkan RAPBNP dibawa dan disahkan ke meja paripurna. Rencananya dilakukan pada Senin (17/6).

Menteri Keuangan Chatib Basri optimistis usul RAPBNP yang memuat opsi kenaikan harga BBM disetujui. Alasannya, isi RAPBNP mendapat dukungan secara bulat dari mayoritas fraksi. Fraksi yang menyepakati seluruh poin RAPBNP itu adalah Demokrat, PKB, PPP, Golkar, PAN, dan Hanura. Mereka-mereka itu sebelumnya dalam pandangan mini fraksi tegas menolak kenaikan harga BBM.

Untuk beberapa fraksi yang memilih opsi setuju dengan catatan, seperti PKS, PDIP, dan Gerindra, Chatib mengaku tidak khawatir. ”Fraksi bebas membawa catatan. Sebab, itu (catatan) nanti disampaikan fraksi di paripurna. Lagi pula, mereka bukan tidak menyepakati RAPBNP, namun hanya belum sepakat beberapa pasal,” ungkap Chatib di gedung DPR kemarin.

Fraksi-fraksi itu lebih menyoroti pasal-pasal yang berkaitan kenaikan harga BBM dan pemberian bantuan sementara kepada masyarakat. Beberapa pasal yang menjadi catatan, antara lain, pasal 1, 3, 5, 6, 8, 17, dan 36. Penolakan tiga fraksi itu pun dituangkan dalam deret catatan terhadap RAPBNP. ”PDIP memberikan 11 catatan, PKS 13 catatan, dan Gerindra membubuhkan 6 catatan,” paparnya.

    Optimisme akan diputuskannya RAPBNP pada rapat paripurna awal pekan juga disuarakan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. ”Kalau hari ini (kemarin) kita lihat pembahasan banang, ini sangat membanggakan hati. Jika usul pemerintah menaikkan harga BBM disetujui DPR, defisit anggaran yang diprediksi melampaui yang ditetapkan undang-undang bisa turun maksimum 3,28 persen. Jadi, subsidi BBM-nya tidak akan melampaui Rp200 triliun,” tuturnya.

    Agus menilai persetujuan DPR terhadap usul pemerintah akan membawa dampak sangat baik untuk pengendalian fiskal yang sehat. Menurut dia, saat harga jual premium bersubsidi naik menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter, tugas pemerintah tinggal menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melampaui angka 48 juta kiloliter.

”Adanya penyesuaian harga BBM lagi akan membantu meringankan tekanan-tekanan di fundamental ekonomi. Misalnya, defisit transaksi yang berjalan lebih buruk karena kita terlalu besar mengimpor BBM bersubsidi,” paparnya.

    Anggota Banang Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis menguraikan, meski menyetujui kenaikan harga BBM dalam RAPBNP, pihaknya tidak setuju dengan upaya pemerintah menggelontorkan kompensasi bagi warga miskin melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Fary menilai, BLSM bersifat sangat politis. ”BLSM hanya menempatkan rakyat miskin sebagai objek penerima bantuan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis,” ujarnya.
Dia juga menuturkan, BLSM bakal meningkatkan ketergantungan masyarakat sehingga kebijakan itu akan sangat rawan konflik sosial.

    Melihat peta sikap fraksi-fraksi yang ada, meski tidak mulus, APBNP 2013 yang memuat proposal kebijakan kenaikan harga BBM tetap dilanjutkan. Kalaupun terjadi voting, kubu penerima APBNP disahkan tetap unggul secara mutlak.

    Asal tidak ada perubahan sikap, kubu penerima APBNP disahkan sudah mencapai 383 kursi. Tentu saja, dengan asumsi seluruh anggota hadir saat sidang paripurna pengambilan keputusan. Jumlah itu jauh meninggalkan kubu pemberi catatan yang hanya memiliki 177 kursi.

    Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengakui perjuangan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM lewat parlemen cukup berat. Menurut dia, kuncinya saat ini ada di Partai Golkar. Jika partai yang dikomandani Aburizal Bakrie itu masuk dalam gerbong penolak, kenaikan harga BBM bisa batal. ”Golkar ini pegang kunci sekarang, kalau Golkar nolak, nggak jadi (kenaikan harga BBM) ini,” kata Maruarar dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin.

    Dengan nada menyindir, Ara –sapaan akrab Maruarar– menyinggung slogan partai berlambang pohon beringin itu yang menyebut bahwa ”Suara Golkar, Suara Rakyat”. Dengan slogan itu, semestinya Golkar juga menolak kenaikan harga BBM. ”Katanya, ’Suara Golkar, Suara Rakyat’? Kalau suara rakyat, surveinya jelas, 90 persen lebih menolak. Jadi, rakyat Indonesia akan melihat Partai Golkar ini suara rakyat atau suara apa? Kalau PDIP sih jelas,” sindir Ara.

    Terhadap hal itu, Wasekjen DPP Partai Golkar Satya Widya Yudha menyatakan bahwa partainya tidak berada dalam posisi menolak atau menerima kenaikan harga BBM. Sebab, menurut dia, kewenangan menaikkan BBM sesungguhnya tetap berada di tangan pemerintah.

    Ketentuan itu, kata dia, telah diatur di pasal 8 ayat 10 APBN 2013. ”Kewenangan menaikkan BBM itu domain pemerintah. Posisi Golkar adalah mengamankan rakyat ketika pemerintah menaikkan BBM,” kata Satya di tempat yang sama.

    Sementara itu, senin (17/6) sejumlah aksi penolakan dengan turun ke jalan hampir dipastikan muncul. Bukan hanya di ibu kota, berbagai aksi diperkirakan juga dilakukan di sejumlah daerah oleh berbagai elemen.

    Hal itu, misalnya, tampak dari sikap PB PMII yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Sekjen PB PMII A. Jabidi Ritonga menyatakan, sikap itu diambil atas sejumlah penilaian objektif yang telah dilakukan.
Di antaranya pandangan bahwa meski telah sekian kali pemerintah menaikkan harga BBM, perbaikan signifikan kondisi bangsa tidak kunjung ada. ”Pertumbuhan ekonomi memang meningkat, tapi hampir semua sektor kita tetap impor,” ujar Jabidi.

    Di Lampung sendiri, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) telah mengawalinya pada pekan lalu. Demo digelar dengan aksi longmars sepanjang Jalan Raden Intan hingga Tugu Adipura. Bandarlampung. Aksi diikuti 150 kader dari berbagai kampus.

    Pada bagian lain, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung menyatakan tidak memiliki daya lebih menolak. ’’Kami sebatas perpanjangan tangan dari Pertamina. Karena itu, mau tidak mau harus terima. Terpenting stoknya dapat selalu terjaga,” ujar Ketua Hiswana Migas Provinsi Lampung Toto Herwantoko kemarin.

    Hanya, pihaknya menuntut pemerintah benar-benar meninjau kelayakan besaran kenaikan harga BBM yang diputuskan. ’’Sebelum memutuskan, harapannya pemerintah menyiapkan opsi-opsi antisipasi secara tepat. Sehingga tidak menimbulkan gejolak besar yang akhirnya berdampak kepada SPBU,” katanya.

    Selain itu, dirinya meminta pemerintah agar penerapan kenaikan harga BBM dapat dibarengi dengan lancarnya pasokan dan ketersediaan BBM. Sehingga pihak SPBU tidak semakin direpotkan dengan gejolak yang terjadi. ’’Jika harga naik tapi ketersediaan minim, tentu akan menimbulkan dampak yang lebih besar,” ingatnya.

    Meski sekarang ini belum ada lonjakan permintaan BBM, ia mengatakan Pertamina Lampung telah menyiapkan alokasi tambahan sebanyak 200 KL per hari. ’’Penambahan sudah dilakukan hampir seminggu. Ini merupakan antisipasi kenaikan permintaan BBM,” ungkapnya.

Sumber:
http://radarlampung.co.id/read/berita-utama/59518-detik-terakhir-fraksi-malah-dukung-bbm-naik